Tapsel, SiagaOnline.Com - Petani di wilayah Kecamatan Muara Tais, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), mengeluhkan adanya pembatasan waktu penebusan pupuk bersubsidi yang diberlakukan oleh Kordinator Badan Penyuluhan Pertanian (BPP) setempat. Ketua Kelompok Tani Serumbuk, Roslena Lubis, menyampaikan kekecewaannya atas kebijakan yang mengharuskan petani menebus pupuk subsidi hanya dalam jangka waktu 10 hari dan tidak diperbolehkan menggunakan surat kuasa saat penebusan pada Sabtu (11/7/2026).

Roslena Lubis, yang berasal dari Kelurahan Huta Tonga, Kecamatan Angkola Muara Tais, mengungkapkan bahwa peraturan tersebut dinilai tidak sejalan dengan program pemerintah pusat dalam mendukung sektor pertanian. Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut justru mempersulit petani dalam mengakses bantuan yang seharusnya menjadi hak mereka.

"Kami kelompok Tani sangat kecewa dengan statmen yang di lontarkan Kordinator BPP Angkola Muara Tais Bapak  SP (Inisial - Red) terkait para petani yang dibatasi hanya 10 hari untuk melakukan penebusan Pupuk subsidi pemerintah dan tidak diperbolehkan membuat Surat kuasa saat penebusan," terang Roslena Lubis di Tapsel, Sabtu (11/7/2026).

Roslena juga menyatakan bahwa pihaknya berencana menyurati Presiden Prabowo Subianto dan Bupati Tapsel H. Gus Irawan Pasaribu untuk mengadukan kebijakan yang diterapkan Kordinator BPP Muara Tais tersebut.

"sungguh janggal ucapan bapak tersebut, saya mewakili kelompok Tani Serumbuk akan menyurati bapak Presiden prabowo Subianto dan juga Bupati Tapsel H. Gus Irawan Pasaribu untuk mengadukan BPP Muara Tais  SP yang kami duga tidak memiliki dasar regulasi yang jelas dan kami rasa mempersulit petani di Tapsel," tegas Roslena Lubis di Tapsel, Sabtu (11/7/2026).

"Ini sudah tidak sejalan dengan astacita Presiden kita, bagaimana pun program pertanian ini kan termasuk program unggulan pemerintah pusat dalam hal ketahanan pangan, kok malah kami para petani dipersulit gini," imbuh Roslena Lubis di Tapsel, Sabtu (11/7/2026).

Terpisah, Pegiat Sosial Soerya Kalakap menyayangkan adanya kebijakan yang dinilai menghambat akses petani terhadap pupuk bersubsidi. Ia menekankan bahwa program pemerintah pusat seharusnya didukung penuh di tingkat daerah, bukan justru ditambah kesulitan dengan regulasi yang tidak jelas.

"Salah satu program pusat adalah membantu para petani di seluruh indonesia dengan memberikan Pupuk bersubsidi, namanya juga membantu harusnya yang di daerah ini harus lebih support terhadap program pemerintah pusat ini, lagian jika membuat aturan harus ada regulasi yang jelas bukan seenak udel buat aturan, atau apakah karena BPP ini bukan lagi di pawah pengawasan pemerintah Tapsel namun kementrian Pertanian? Harusnya Kordinator BPP ini menjadi tauladan bukan malah menambah kesulitan akses para petani di Tapsel," ujar Soerya Kalakap di Tapsel, Sabtu (11/7/2026).

Hingga berita ini diterbitkan, pihak redaksi telah berupaya menghubungi Kordinator BPP Muara Tais melalui berbagai saluran komunikasi yang tersedia, namun belum berhasil memperoleh kontak yang valid untuk konfirmasi. Redaksi membuka kesempatan bagi pihak terkait untuk memberikan keterangan hak jawab dan akan terus berupaya menghubungi pihak bersangkutan.(Jaker)