‎Siagaonline.com, Simeulue – Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Ir. Iskandar, menggelar kegiatan Iftar Gathering (buka puasa bareng) insan pers di salah satu Cafe yang terletak di Dusun Langenget Desa Suka Jaya, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, Rabu (25/02/2026). 
‎
‎Kegiatan itu menjadi momentum mempererat hubungan antara legislatif dan wartawan sebagai mitra strategis pembangunan daerah.
‎
‎Dalam sambutannya, Iskandar menegaskan, pentingnya sinergi antara wakil rakyat dan media dalam mengawal percepatan pembangunan di Simeulue. Menurutnya, Pers memiliki peran sentral dalam menyampaikan informasi yang objektif sekaligus menjadi jembatan aspirasi masyarakat.
‎
‎“Pers adalah mitra strategis. Tanpa dukungan dan kontrol dari rekan-rekan wartawan, pembangunan tidak akan berjalan maksimal. Kita ingin bersama-sama mempercepat pembangunan Simeulue, tentu dengan semangat kebersamaan dan kepentingan rakyat di atas segalanya,” ujar Iskandar.
‎
‎Ia juga mengajak seluruh insan pers untuk bersatu membangun daerah tanpa sekat organisasi. Iskandar menegaskan bahwa tidak boleh ada pengkotak-kotakan antar wartawan dalam mendukung kemajuan daerah. Baginya, yang terpenting adalah kontribusi nyata bagi masyarakat.
‎
‎“No kotak-kota (Jangan ada kotak-kotak). Kita semua punya tujuan yang sama, yakni Simeulue yang lebih maju dan sejahtera. Mari kita bersatu membangun daerah ini atas dasar manfaat, bukan atas dasar kepentingan pribadi atau kelompok,” tegasnya.
‎
‎Menurut Iskandar, pembangunan daerah kepulauan seperti Simeulue membutuhkan kolaborasi lintas sektor, termasuk dukungan informasi yang berimbang dan konstruktif dari media. 
‎
‎"Saya berharap silaturahmi seperti ini tidak hanya berlangsung di bulan Ramadan, tetapi terus terjalin dalam berbagai kesempatan," pungkasnya.
‎
‎Sementara itu, sejumlah wartawan yang hadir menyambut positif ajakan tersebut. Komunikasi terbuka antara anggota legislatif dan pers dinilai sangat penting dalam menciptakan transparansi serta memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan. (HRD)
‎