Siagaonline.com, Kota Pekalongan – Guna menjaga ketertiban dan keselamatan lalu lintas di kawasan exit tol, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekalongan dengan tegas melarang segala bentuk aktivitas jualan dan aksi balap liar di Jalan Alf Arslan Djunaid. Jalan tersebut merupakan salah satu jalur strategis yang kerap disalahgunakan oleh oknum tidak bertanggung jawab, baik untuk berdagang maupun melakukan aktivitas yang membahayakan keselamatan pengguna jalan, seperti balap liar.

Kepala Bidang Angkutan dan Pengendalian Operasional Lalu Lintas Dishub Kota Pekalongan, Endang Kostaman, menyampaikan bahwa, fungsi utama jalan umum adalah untuk mendukung kelancaran transportasi, bukan untuk kegiatan ekonomi informal atau aksi ugal-ugalan di jalan.

“Fungsi jalan umum bukan untuk kegiatan seperti itu. Kita sudah punya aturan. Kalau ingin digunakan di luar fungsi jalan, harus ada izin resmi. Tapi tetap tidak boleh untuk balapan liar maupun berdagang,” tegas Endang saat ditemui di ruang kerjanya pada Jumat (8/8/2025).

Menurutnya, Dishub telah beberapa kali melakukan penertiban di area tersebut bersama jajaran TNI, Polri, dan Satpol P3KP. Penertiban dilakukan terutama pada malam hari, mengingat aktivitas balap liar dan berdagang cenderung marak di waktu tersebut. Bahkan, Dishub telah menerima laporan langsung dari masyarakat melalui surat resmi dari Kelurahan Soko Duwet Nomor 300.2.12/101 yang ditujukan kepada Wali Kota Pekalongan, berisi keresahan warga terhadap situasi yang semakin mengganggu kenyamanan dan keamanan di lingkungan mereka.

Sebagai tindak lanjut, Dishub Kota Pekalongan menggelar rapat internal dan mengeluarkan imbauan resmi serta berkoordinasi dengan sejumlah instansi terkait seperti Satpol P3KP, Dindagkop-UKM, dan Polres Pekalongan Kota. Respons cepat ini merupakan bentuk nyata dari komitmen Pemerintah Kota Pekalongan dalam menciptakan kawasan exit tol yang aman, tertib, dan sesuai peruntukan.

“Dari kepolisian sudah rutin dilakukan patroli, dan Satpol P3KP juga mulai melakukan penertiban. Kami pasang imbauan dua hari setelah rapat tersebut,” jelas Endang.

Endang juga menjelaskan bahwa, pihaknya masih terus memantau aktivitas di kawasan tersebut. Hingga saat ini, masih ditemukan pedagang yang tetap beroperasi, meskipun sudah ada peringatan. Jika situasi tidak menunjukkan perubahan signifikan, Dishub bersama tim lintas sektor akan mengambil langkah yang lebih tegas.

“Kami tidak bisa bergerak sendiri. Ini menyangkut keselamatan, jadi harus melibatkan kepolisian, Satpol P3KP, Dindagkop-UKM, bahkan TNI,” tambahnya.

Dirinya mengingatkan bahwa, para pedagang diminta untuk berjualan di lokasi sebagaimana mestinya sesuai aturan, tidak lagi di kawasan exit tol yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain.

Lebih lanjut, Endang menegaskan, keberadaan pedagang di jalur lambat justru menyebabkan pengendara roda dua beralih ke jalur cepat yang jauh lebih berisiko. Hal ini sangat mengkhawatirkan, karena bisa memicu kecelakaan lalu lintas.

"Jalur lambat diperuntukkan kendaraan roda dua. Tapi karena dipakai jualan, akhirnya pengendara roda dua pindah ke jalur cepat. Itu sangat berbahaya,” tegasnya.

Ia juga menambahkan bahwa, sebagian besar pedagang yang berjualan di kawasan tersebut menggunakan lapak semi permanen tanpa izin resmi, dan aktivitas mereka berlangsung secara mobile. Ketika ada patroli, mereka kerap berpindah lokasi, membuat penanganan menjadi cukup menantang.

“Kalau ada patroli, mereka lari dan pindah lokasi. Jadi ini dinamis. Kita butuh tindakan kolektif dan konsisten,” tuturnya.

Pihaknya berharap agar masyarakat dapat memahami bahwa keselamatan di jalan raya adalah prioritas utama.

"Kami mewakili Pemerintah Kota akan terus berupaya menata kawasan publik agar tetap nyaman, aman, dan berfungsi sebagaimana mestinya. Diperlukan sinergi dan kesadaran bersama, baik dari pemerintah, aparat penegak hukum, hingga masyarakat, agar kawasan exit tol benar-benar terbebas dari aktivitas ilegal dan membahayakan,"tukasnya. 

(ims/kmf)